Thursday, 9 June 2016

makalah tentang pajak

Makalah Tentang Pajak

Salah satu penghasilan Negara terbesar adalah pajak yang di ambil dari berbagai sumber seperti pajak bangunan pajak penghasilan pajak kendaraan dls, yang digunakan untuk pembangunan berupa sarana dan prasarana pembangunan dengan tujuan akhir untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat .
Dalam pembahasan mengenai pajak saya akan membahasnya dalam bentuk makalah yang saya beri judul makalah tentang pajak  dan berikut penjelasannya


Makalah Ekonomi
" Tentang Pajak "
Diajukan untuk mengikuti salah satu tugas mata pelajaran Ekonomi

makalah tentang pajak

Di susun oleh :
Nama         :  Rina 
Kelas            : X-IPS

SMAN 2 MAJALAYA
2016 - 2017



BAB I

A. Latar belakang masalah

Salah satu penghasilan Negara terbesar adalah pajak yang di ambil dari berbagai sumber seperti pajak bangunan pajak penghasilan pajak kendaraan dls, yang digunakan untuk pembangunan berupa sarana dan prasarana pembangunan dengan tujuan akhir untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Pajak didefinisikan dengan iuran kepada Negara terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan
Namun, bukan hal yang tabu jika kita sering mendengar banyak kasus tentang pajak baik itu dari penerima pajak yaitu aparat yang berwenang dalam penerimaan pajak  berupa korupsi atau manipulasi angka nominal dalam pajak maupun dari si pembayar pajak yang tidak jujur dalam pemberian data data yang di berikan kepada pihak yang berwenang
Dalam cara pengambilan pajak Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Akan tetapi, tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.
Hal ini mendorong pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah gijzeling atau lembaga paksa badan. Keberadaan lembaga ini masih kontroversial. Beberapa kalangan beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Di lain pihak, muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal.
B.    Rumusan masalah
  1. Apa pengertian perpajakan ?
  2. Apa saja syarat – syarat pajak?
  3. Bagaimana kedudukan hukum pajak?
  4.  Apa saja jenis pajak?


BAB II
Pembahasan

A.    Pengertian perpajakan
Menurut Ferdinand H.M. Grapperhaus.  definisi pajak adalah “an individual sacrifice for a collective goal (individu berkorban untuk tujuan bersama)”.
Sedangkan menuryt menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra – prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani merumuskan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan  dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur sebagai berikut:
1. Iuran atau pemungutan 
Dilihat dari segi arah arus dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari wajib pajak, maka disebut iuran. Sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut pungutan.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang
Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang – undang. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis, dan berat ringannya tariff pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil – wakilnya di parlemen atau dewan perwakilan rakyat.
3. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

B.    Peranan Pajak
Pajak sangat lah penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
Fungsi pajak
a.  fungsi anggaran (budgetair)
Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
b Fungsi mengatur (regureled)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
c. Fungsi stabilisasi
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.
d. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

C. Syarat Pemungutan Pajak 

Agar tidak menimbulkan polimik dalam pemungutan pajak maka harus ada syarat dan persyaratan dalam pengambilan pajak dari masyarakat maka itu di buatlah persyaratan pajak sebagai berikut
  1. Pemungutan pajak harus adil ( syarat keadilan) : Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata, sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.
  2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (syarat yuridis) : Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
  3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)  : Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Oleh karena itu, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. Oleh karena itu dimungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.
  4. Pemungutan pajak harus efisien ( syarat financial)  : Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pajak yang dipungut.
  5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  : Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga syarat kesederhanaan akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dapat terwujud.
D. Kedudukan hukum pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:
  1. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
  2. Hukum public, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
  •  Hukum Tata Negara
  • Hukum Tata Usaha (hukum administratif)
  • Hukum Pajak
  • Hukum Pidana
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak yakni:
  1.  Hukum pajak material, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan perbuatan peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
  • Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
  • Hak-hak fiscus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak.
  •  Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan bandingan. Contoh: ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

E.    JENIS PAJAK
Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :
a. Pajak Penghasilan (PPh)
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adlah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

b.Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya.
c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
  1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
  2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
  3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
  4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
  5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat
d.  Bea Meterai
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. 
e.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
 f.  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.
Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :
1)..  Pajak Propinsi
  1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan   
    
2) .  Pajak Kabupaten/Kota
  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5.  Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  7. Pajak Parkir
F. Tata Cara Pemungutan Pajak
1Stelsel Nyata (Riil)
  •  Stelsel Nyata (Riil)
  • Stelsel Anggapan Fiktif
  •  Stelsel Campuran
2. Asas Pemungutan Pajak
  •  Asas Domisili (Tempat Tinggal )
  • Asas Sumber
  • Asas Kebangsaan
3.  Sistem Pemungutan Pajak
  • Official Assessment System
  • Self Assessment System
  • With Holding System
4.Utang Pajak
  •  Ajaran Formil
  •  Ajaran Materil
5.Hambatan Pemungutan Pajak
  • Perlawanan Pasif
  • Perlawanan Aktif
  • Tarif Pajak
  •  Tarif sebanding atau proposional
  •  Tarif Tetap
  • Tarif Progresif
G.    Hambatan pemungutan pajak
Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
1) Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
  1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
  2. System perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
  3.  System kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
2.) Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Bentuknya antara lain:
  1. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang.
  2.  Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang – undang (menggelapkan pajak).



BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
  Dari penjelasan materi di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak adalah  kewajiban setiap warga Negara berupa iuran yang telah di tentuka menurut undang undang yang berlaku yng di jadikan sumber bagi negara untuk pembangunan. Selain itu pajak berbeda dengan retribusi dan sumbangan. Dalam penetapan besaran pajak harus sesuai dengan pancasila. Pajak sendiri memiliki banyak jenis dan asas yang digunakan pun beraneka ragam. Tarif pajak berbeda tergantung dasar yang digunakan.

B.  Saran
Sebagai warga negara hendaklah kita sadar akan pentingnya pajak guna kelangsungan pembangunan sehingga apa yang di cita citakan negara berupa masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud dengan mudah



DAFTAR PUSTAKA

Demikian penjelasan mengenai makalah tentang pajak yang saya ambil dari beberapa sumber semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan dalam penjelasan di atas saya mohon untuk bersedia memberi komentar guna perbaikan , sekian dari saya terima kasih


0 comments:

Post a Comment

SILAHKAN BERKOMETAR

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes